7, Inpres Nomor 4 Tahun 2004, 2004, PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. 8, Inpres Nomor 5 Tahun 2001, 2001, PEMBERANTASAN PENEBANGAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. KEDUA : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya. 3 Strategi Pemberantasan Korupsi - KPK 3 Strategi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. PUU Anti Korupsi - KEMENKUMHAM Inpres ini memerinci langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mencakup enam bidang strategi, yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerja sama internasional, dan mekanisme pelaporan, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan
Jul 20, 2018 · PERPRES No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Pemberantas Korupsi: Pemberantasan Korupsi Menurut Hukum ... Dalam instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perintah khusus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. MENTERI DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Pemberantasan Korupsi: Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12 Mar 2014 Mukmin menjelaskan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi berbagai peraturan penunjang pemberantasan korupsi, menyusun dan 1 Mei 2012 Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan korupsi di tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah Lembaga Administrasi Negara, Percepatan Pemberantasan Korupsi; Modul Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 2006. 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang. Percepatan Pemberantasan Korupsi;. Page 3. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-. 12 Des 2019 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang. Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu menetapkan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia . Penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang progresif diharapkan dapat membantu percepatan pemberantasan korupsi yang 7, Inpres Nomor 4 Tahun 2004, 2004, PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. 8, Inpres Nomor 5 Tahun 2001, 2001, PEMBERANTASAN PENEBANGAN 3 Mei 2019 Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupi. Korupsi
penyusunan Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Diktum 11 Butir 3 Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
